Tebingtinggi (Sumut), Suaralira.com -- Wakil walikota  Kota Tebing Tinggi Ir H Oki Doni Siregar menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI),yang di serahkan langsung Oleh Gubsu Edy Rahmayadi,  karena berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah (LKDP) tahun 2018.

 

Piagam penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Rakorda Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Wilayah Sumut, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (22/10).

 

Selain Kota Tebing tinggi yang menerima penghargaan adalah Pemprov Sumut, Pemko Gunungsitoli, Pemko  Sibolga, Pemko Binjai, Pemkab Toba Samosir, Pemkab Padanglawas Utara, Pemkab Samosir, Pamkab Batubara, Pemkab Humbanghasundutan, Pemkab Serdangbedagai, Pemkab Deliserdang, dan Pemkab Labuhanbatu Selatan, Pemkab Dairi, Pemkab Taput, Pemkab Asahan dan Pemkab Tapsel.

 

Penghargaan Tersebut di Terima langsung dengan wakil walikota Tebing tinggi Ir H Oki Doni Siregar, diserahkan Gubsu edy Rahmayadi di dampingi Direktur Akutansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jendral Kemenkeu RI R Wiwin Istanti.

 

Wakil walikota Tebing tinggi Ir H Oki Doni siregar mangatakan, Berterima kasih kepada OPD yang sudah bekerja keras untuk mendapatkan penghargaan ini, dan saya juga mengingatkan bahwa keberhasilan ini bukan semata mata membuat kita berbangga hati, ini melainkan untuk membuat khususnya para OPD pemerintah Kota Tebing tinggi supaya lebih optimal lagi dalam bekerja.

 

Saya mengapresiasi di gelarnya Rakorda ini sangat membantu tugas pemda dalam menyusun LKPD guna meminimalisir kesalahan dan kekeliruan. Dengan harapan nantinya, pemerintah kota tebing tinggi dapat menyajikan LKPD dengan lebih baik lagi.

 

Gubernur Edy Rahmayadi berharap daerah-daerah yang meraih penghargaan Raihan Opini WTP bisa mempertahankan capaiannya. 

 

Sedangkan untuk daerah yang belum bisa memenuhi bisa mengejar ketertinggalannya. “Bagi daerah yang sudah meraih WTP pertahankan dan yang belum harus mengejarnya,” tegasnya.

 

Menurut Gubernur, perlu peningkatan yang secara masif hingga seluruh Pemda di Provinsi Sumut meraih WTP dari BPK. “Ini merupakan kewajiban, bila menemukan kesulitan maka ada lembaga yang siap membantu. Daerah lain bisa memberikan laporan keuangan yang baik, mengapa yang lain tidak. 

 

Ini perlu kita kejar bersama-sama, karena Sumatera Utara ini memiliki potensi yang luar biasa. Tanpa pengelolaan keuangan yang baik maka akan sulit memaksimalkan.

 

Kepala Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsin Sumut Tiarta Sebayang mengatakan daerah lain yang masih belum meraih WTP perlu belajar dari daerah yang sudah berhasil. 

 

“Ini tantangan kita untuk menambah persentase Pemerintah Daerah di lingkungan Provinsi Sumut meraih Opini WTP. Bagi daerah lain yang belum, belajarlah dari daerah yang sudah meraih WTP. 

 

Fokus kita tahun 2020 adalah mendukung pembangunan, menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien. Jadi, laporan keuangan yang baik itu perlu, ini untuk kebaikan bersama.

 

Rakorda Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Wilayah Sumut juga dilengkapi dengan sesi berbagi pengetahuan (sharing knowledge) dengan narasumber Direktur Akutansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jendral Kemenkeu RI R Wiwin Istanti.

 

Menurutnya WTP bukanlah tujuan akhir, laporan pertanggung jawaban penting sebagai informasi perencanaan penganggaran periode berikutnya. “Karena itu kita perlu menyusun laporan keuangan yang baik. 

 

Pada kesempatan seperti ini kita bisa berbagi dan daerah lain yang belum mencapai WTP kita saling berbagi untuk memecahkan masalah yang dihadapi. (Gabe/sl)